Network
KEBANDUNG.PIKIRAN-RAKYAT - Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengkritisi kebijakan pemerintah yang mewajibkan pekerja membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Menurut dia, aturan tersebut akan berdampak luas. Ono meminta pemerintah tidak memaksakan kebijakan itu, terlebih banyak pekerja yang keberatan.
"Tapera menambah beban bagi para pekerja. Mereka sudah banyak kewajiban lain yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban menjadi peserta jaminan sosial, seperti BPJS kesehatan," kata Ono melalui rilisnya, Jumat 7 Juni 2024.
Pembayaran jaminan sosial itu juga diambil dari gaji pekerja. Artinya gaji yang sudah sedikit itu akan makin berkurang.
Baca Juga: Jadi Bakal Calon Walikota, PDIP Jabar Serahkan KTA untuk Dandan Riza Wardhana dan Raendi Rayendra
Ono memandang beban 0,5 persen yang menjadi kewajiban pengusaha bisa berdampak pada penurunan insentif-insentif yang akan diterima para pekerja.
"Itu bisa membebani kaum menengah, terutama yang sudah berkeluarga, karena banyaknya kebutuhan sehari-hari. Belum lagi kalau ada kebutuhan mendesak yang memerlukan biaya banyak," kata Ono.
Dia juga mempertanyakan bagaimana jika pekerja bersangkutan sudah memiliki rumah. Apakah harus tetap membayar iuran atau dibebaskan dari program itu.
Meski pemerintah menyebut iuran yang sudah dibayarkan dapat diambil saat pekerja pensiun, Ono tetap beranggapan hal itu tak menjadi sebuah solusi. Menurut dia, pemerintah harus berdialog dengan para pekerja.
"Jika mereka menolak, maka pemerintah jangan memaksakan. Karena kebutuhan pekerja berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata,” kata dia.
